Kuasa Hukum Keluarga Yohanes Limau Meminta Pemprov NTT Tidak Boleh Arogan

  • Bagikan

Kupang, TIMES Nusa Tenggara Timur |Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diminta tidak boleh arogan dengan perkara tanah yang hendak di bangun Rumah Sakit Pratama di Manulai Kupang. Hal itu disampaikan Biyante Singh, kuasa Hukum Keluarga Yohanes Limau kamis, 24 juni 2021.

“Andaikata pemerintah mau melakukan upaya hukum, mohonlah untuk hormati putusan hukum yang ada. Jangan arogansi dan sebagainya. Pada intinya saya mewakili penggugat Bapak Yohanes Limau pada pokoknya sangat mendukung pembangunan rumah sakit pusat. Sangat mendukung. Tapi caranya itu harus santun,” Tegasnya.

Ia mengatakan Pemprov NTT sudah kalah dalam putusan pengadilan 22 Juni 2021 lalu. sejak awal Yohanes Limau melakukan gugatan terhadap obyek sengketa pada perkara nomor 228.

Klik dan baca juga:  Keluarga Konya Klaim Punya Dokumen Putusan MA Soal Tanah Di Kupang

“Yang mana gugatan ini sudah dilakukan sebanyak dua kali, awalnya tahun 2019, penggugat Yohanes Limau menggugat kepada keluarga Penun. Penggugat kesepuluh itu Pemprov NTT dan badan pertanahan Kota Kupang. Pada tahun 2000 terjadi perdamaian keluarga Penum dan Limau yang dibuktikan dengan fakta banding. Dengan demikian kami mencabut perkara tersebut. Tahun 2020 kami gugat lagi pihak satu itu gubernur NTT dan badan pertanahan Kota Kupang. Kemarin tanggal 22 Juni sudah ada putusan oleh pengadilan dimana isinya mengabulkan penggugat. Kami meminta Pemrov NTT meminta untuk mengentikan segala aktivitas di atas obyek sengketa hingga ada keputusan tetap”, kata Biyante, Kamis siang.

Klik dan baca juga:  Putusan Kasasi MA Menang, Samuel Haning: "Kami Punya Hak Eksekusi Putusan MA"

Soal eksekusi oleh Pemprov NTT pada Tanggal 17-19 Januari tahun 2020 lalu, Biyante menyebut itu adalah bentuk arogansi Pemerintah Provinsi NTT.

“Saya tekankan saat itu bukan eksekusi yang punya kewenangan untuk eksekusi itu adalah pengadilan. Saya melihat pemahaman hukum mereka amat dangkal. Tetapi hal itu sudah terungkap dalam fakta persidangan kemarin, terbukti di situ mereka buat sertifikat di atas obyek sengketa pada tahun 2020. Dasar mereka membuat sertifikat dimaksud dengan menggunakan putusan yang amarnya itu bersifat NO atau tidak dapat diterima,” jelasnya.

Klik dan baca juga:  Kuasa Hukum JT dan PT. MPIP Disebut 'Asbun' Soal Raibnya Uang Nasabah 3M di Bank Bukopin

Menurutnya, dalam bukti di pengadilan yang diajukan Pemprov NTT, Salah satu yang dilakukan adalah dengan melampirkan pelepasan hak tanpa batas, tidak ada uraian batas-batas. Yang menunjukkan batas-batas itu dari Keluarga Nenobatas, bukan keluarga Limau. Ia juga memberikan apresiasi kepada majelis hakim karena sudah mengambil keputusan yang tepat.

“Saya memberikan apresiasi kepada majelis hakim di sini kebenaran itu ada. Ternyata majelis hakim sepemahaman dengan kami. Ke depannya, sudah pasti terjadi kontra. Katanya saya salah satu penghambat. Hal itu sangat keliru. Yang saya perjuangkan ini adalah kebenaran tidak ada maksud untuk menghalangi” Tutupnya.

Penulis: Wawan Tala

  • Bagikan