Waikabubak, TIMESNTT.COM | Bawaslu Kabupaten Sumba Barat (SB) tengah memproses sembilan kasus pelanggaran Pilkada selama tahapan Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat (SB) periode 2020-2024.
Papi B. Ndjurumana S.Th, Komisioner Bawaslu Kab Sumba Barat, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) kepada media ini mengatakan sedang menangani Sembilan kasus pelanggaran Pilkada yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa.
Papi B. Ndjurumana kepada koran ini menjelaskan selama masa tahapan Pilkada dia telah menangani sejumlah kasus dugaan pelanggaran pada tahapan Pilkada Kabupaten Sumba Barat diantaranya dugaan Pelanggaran ASN sebanyak dua kasus dan setelah ditangani lewat klarifikasi kepada dua oknum ASN Kab. Sumba Barat tersebut, maka Bawaslu telah rekomendasi ke Komisi Arapatur Sipil Negara di Jakarta untuk ditindak lanjuti sesuai UU ASN.
“ada dua ASN yang diduga aktif terlibat selama tahapan Pilkada Kabupaten SB, kita sudah memanggil untuk dilakukan klarifikasi, keduanya sudah datang melakukan klarifikasi namun kita tetap merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta” imbuhnya.
Selain itu jelasnya terdapat dugaan pelanggaran administrasi sejumlah dua kasus yang dilakukan oleh oknum PPDP pada masa Cokkit Pemilih, kedua oknum tersebut telah melakukan klarifikasi dan kami juga tetap meneruskan atau merekomendasi ke KPU Sumba Barat, cq PPK Lamboya, jelas Papi B. Ndjurumana menambahkan.
Bawaslu juga tengah memproses dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa sebanyak tiga temuan yakni Kaur Desa Hupu Madadi Kecamatan Wanukaka, Kaur Desa Kabukarudi di Kecamatan Lamboya dan Kepala dusun di Desa Manu kuku Kecamatan Tana Righu.
“ketiga oknum perangkat desa diduga melanggar UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, ketiga oknum tersebut juga telah datang melakukan klarifikasi, tetapi kami telah merekomendasikan ke desa masing-masing untuk mendapat sangsi sesuai UU desa” tegas Papi Djurumana.
Selain kasus itu Bawaslu Sumba Barat sedang memproses dugaan pelanggaran netralitas Pegawai Kontrak Daerah Kab. SB sebanyak satu orang. Anggota Komisioner Bawaslu ini juga menjelaskan bahwa oknum yang bersangkutan telah dating melakukan klarifikasi tentang keterlibatannya dalam masa Pilkada Kab. Sumba Barat.
“oknum itu diduga melanggar Surat Edaran Bupati tentang netralitas ASN, Pegawai Kotrak Daerah, hasil kajian telah kami teruskan ke PJS Bupati Sumba Barat untuk ditindaklanjuti” imbuhnya.
Ketika ditanya soal evaluasi Bawaslu Sumba Barat terhadap Paslon yang tidak mentaati protocol kesehatan, Papi Djurumanna mengatakan telah memberikan teguran lisan dan tertulis kepada salah satu Paslon yang diduga melakukan pelanggaran protokol kesehatan Covid 19. “ada satu kasus oleh satu tim Paslon dan telah dilakukan teguran lisan dan tertulis, kami telah rekomendasi ke KPU agar Paslon yang bersangkutan dikenai sangsi sesuai PKPU” tutupnya. (fBl)
Discussion about this post