Tambolaka, TIMESNTT.COM| Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindisturian Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) memberikan pelatihan manajemen kepada para pengurus koperasi yang telah terdaftar di dinas koperasi SBD. Kegiatan itu dilaksanakan selama empat hari sejak senin, 05 s/d 08 oktober 2020.
Kepala Dinas Koperasi SBD, Mikael Lende Dake kepada koran ini menjelaskan bahwa ada 203 koperasi yang telah terdaftar di Dinas Koperasi Kabupaten SBD namun hanya ada 175 koperasi yang aktif melaksanakan aktivitas koperasi dan sisanya ada 28 koperasi yang tidak aktif. Menurut Mikael Lende Dake dari keseluruan cuma 9 koperasi yang rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
“banyak koperasi di SBD namun hanya sembilan koperasi yang yang rutin melaksanakan rapat umum anggota. Kalau sudah tidak melaksanakan RAT berarti koperasi itu dinilai sudah tidak sehat. Bagaimana koperasi itu bisa sehat kalau manajemennya sudah tidak bagus” ungkap Kepala Dinas Koperasi (05/10/20) siang di Hotel Sinar Tambolaka.
Selanjutnya menurut Mikael Lende Dake, akibat Cuma Sembilan koperasi yang rutin melaksanakan RAT maka data ini yang menjadi pedoman bagi dirinya untuk segera melaksanakan pelatihan kepada para pengurus koperasi. Dia menilai bahwa koperasi itu mampu dianggap sejahtera apabila pengurus mampu memberikan pertanggung jawaban kepada para anggota. Menurutnya koperasi tidak mampu melaksanakan RAT karena masih banyaknya utang dan pinjaman yang belum mampu dikembalikan oleh anggota kepada para pengurus. Bahkan Lende Dake menilai mandeknya RAT dinilai akibat kelelaian pengurus yang tidak komitmen pada keuangan koperasi, dengan latah dia mengucapkan bahwa pengurus koperasi lebih banyak memiliki pinjaman dibandingkan angota koperasi.
“Data ini yang menjadi pedoman kami untuk melaksanakan pelatihan manajemen kepada pengurus koperasi, bahwa bagaimana koperasi bisa maju kalau tidak perna melakukan RAT. Kalau kita menilai koperasi dari aspek nilai kesehatan mereka ini koperasi tidak sehat” ungkapnya dengan tegas.
Selanjutnya dia menilai bahwa akibat banyaknya pendamping koperasi yang telah di PHK oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akhirnya mengakibatkan banyaknya koperasi yang merupakan program anggur merah tidak lagi melakukan kegiatan koperasi. dia menjelaskan bahwa ada 34 desa diwilayah Kabupaten SBD yang mendapatkan bantuan dana anggur merah untuk program koperasi yang sudah tidak aktif lagi. Dia mendengar bahwa ada pengurus koperasi yang menganggap bahwa program anggur merah telah selesai karena para pendamping koperasi tidak lagi aktif bertugas karena telah dibubarkan oleh pemerintah provinsi.
“Berhubungan dengan dana anggur merah ada pengurus yang tidak aktif lagi karena dianggap program ini sudah selesai. Tetapi mereka tidak sadar kalau program anggur merah itu menggunakan dana yang bersumber dari dana provinsi, mereka harus bertangung jawab kepada pemerintah” ungkanya lagi dengan nada tegas.
Namun dia sudah memberikan surat pemberitahuan kepada para pengurus koperasi anggur merah untuk segera melakukan pelaporan kepada pemerintah agar pemerintah bisa melakukan telaah atas koperasi yang dianggap masih aktif. Bahkan dirinya berharap agar diundang oleh koperasi disetiap RAT yang dilaksanakan. “kita berharap agar diundang disetiap RAT agar pemerintah hadir disana untuk memastikan bahwa koperasi itu aktif” imbuhnya. (fBl)
Discussion about this post